Note: As our world comes together to slow the spread of COVID-19 pandemic, the Zoom Support Center has continued to operate 24x7 globally to support you. Please see the updated Support Guidelines during these unprecedented times.

Indonesia VAT Follow


Beginning on or shortly after October 1, 2020, Zoom will begin charging and collecting VAT on supplies made to customers in Indonesia. 

Frequently Asked Questions – Indonesian VAT

What is VAT?

VAT is the abbreviation of Value Added Tax. VAT applies to the supply of goods and services. As VAT is a Consumption Tax, it is generally added to the transaction price and ultimately borne by the end consumer. The rate of VAT for the supplies made by Zoom to customers in Indonesia (i.e., digital services) is currently 10%.

Who must pay VAT?

Generally, VAT is collected by the business operator who supplies goods or services to its customers. The VAT is invoiced by the supplier along with the transaction price and collected from the customer. Subsequently, the supplier remits the collected VAT to the government.

Under Indonesian tax law, an overseas service provider who provides intangible goods or services through an e-commerce system is required to charge VAT on its supply to Indonesian customers.

Note: For customers who are registered for VAT in Indonesia the VAT charged by Zoom may be creditable as input VAT. The right to input VAT deduction is subject to the VAT regulations in Indonesia. However, from a compliance perspective the invoice must state the customer’s valid tax identification number, full registered name and email address (optional) which is registered with the ITO in order to be considered as a valid document to support input VAT deduction. As such, if you are VAT registered, it’s important that you have included these details in your Zoom account (see ‘How do I enter my tax identification number?’ section for further details).

Where does VAT apply?

VAT generally applies to all taxable supplies of goods and services made by Zoom to customers in Indonesia.

How is Zoom determining which customers VAT applies to?

Zoom will apply VAT if the “Sold To” contact address entered by the customer is in Indonesia. This information will then be cross referenced against other data to verify that the ‘Sold to’ address is accurate.

What is a tax identification number?

A tax identification number is a unique 15-digit number (XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX) granted by the Indonesian tax authorities upon the business registration for VAT and other taxes. The tax identification number generally appears on the Tax Registration Certificate issued by the Indonesian tax authorities.

Why did I get a notification email if I am not located in Indonesia?

In order to ensure complete and thorough notification to any of our customers who may be impacted, we sent the notification communication to all customers who had a “Bill To” OR “Sold To” address in Indonesia.

Why is Zoom charging VAT on invoices as of October 1, 2020?

Like many companies with a growing international presence, Zoom is routinely evaluating its indirect tax collection and remittance obligations. The application of these taxes to businesses with online activities is a complex and evolving area. Zoom continues to review such developments, as well as the nature and extent of its activities in different jurisdictions and based on such regular review will from time to time start charging indirect taxes (in this case is VAT) where applicable. Furthermore, Zoom was notified by the Indonesian Tax Office (“ITO”) that Zoom should collect VAT on its supplies to customers in Indonesia.

Is there a minimum threshold purchase amount before VAT is applied?

No. VAT applies to the sale of all Zoom’s services in Indonesia.

What exemptions are available and how does a customer notify Zoom?

There are currently no exemptions available in Indonesia. VAT will be charged on all sales of Zoom’s services in Indonesia.

Are there any special exemptions applicable for government entities and charities under which VAT may not be charged?

There are currently no special exemptions available for government entities and charities in Indonesia.

How do I enter my tax identification number?

If you are a registered taxable entrepreneur, to enter the tax identification number, please follow these steps:

  1. Log in to the Zoom Portal.
  2. Under Account Management, click Billing.
  3. Click the Billing Information tab.
  4. Under Sold To Contact, choose to enter the tax identification number (which appears after the ‘Billing Contact Address’ field).
  5. Enter your tax identification number and save.

You are required to notify us if there is a change in your VAT registration status.

Are there any VAT obligations for me as a customer?

If you are a registered taxable entrepreneur, you may be entitled to claim the VAT charged by Zoom as an input tax credit. You will need to assess this based on the applicable VAT laws and regulations and report it in your VAT return.

What if I am a registered taxable entrepreneur and forget to enter my tax identification number?

Based on the regulations, the VAT charged by Zoom may only be claimed as input VAT if a valid tax identification number, full registered name, and the email address (optional) which is registered with the ITO of the customer are stated in the invoice. Hence, please immediately enter your tax identification number, and contact us within 30 days of the invoice issuance date to request an updated invoice.



Dimulai sejak atau tidak lama setelah tanggal 1 Oktober 2020, Zoom akan mulai mengenakan PPN atas penjualan kepada pelanggan di Indonesia.

Tanya Jawab Secara Umum – PPN di Indonesia

Apa itu PPN?

PPN adalah singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyediaan barang dan jasa. Karena PPN merupakan pajak konsumsi, pada umumnya PPN akan ditambahkan kepada harga transaksi dan ditanggung oleh konsumen akhir. Tarif PPN untuk transaksi penjualan Zoom kepada pelanggan di Indonesia ini (dalam hal ini penyediaan jasa digital) adalah sebesar 10%.

Siapa yang harus membayar PPN?

Pada umumnya, PPN dipungut oleh pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa kepada pelanggannya. PPN akan ditagihkan oleh penyedia barang atau jasa berikut dengan nilai transaksi ke pelanggan. Kemudian, penyedia barang atau jasa akan menyetorkan PPN tersebut kepada pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang perpajakan di Indonesia, penyedia jasa luar negeri yang menyediakan barang atau jasa melalui sistem elektronik diharuskan untuk mengenakan PPN atas penyerahannya kepada pelanggan di Indonesia.

(Catatan: Untuk pelanggan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia, PPN yang ditagih oleh Zoom dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Hak atas pengkreditan pajak masukan tersebut harus tunduk pada peraturan PPN yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, untuk kepatuhan perpajakan, faktur penjualan harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama lengkap yang terdaftar, dan alamat email (opsional) yang terdaftar pada DJP, demi dapat menjadi dokumen yang sah untuk pengkreditan pajak masukan. Dengan demikian, apabila anda terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, anda harus memasukkan keterangan tersebut di dalam akun Zoom anda (lihat bagian “Bagaimana cara saya memasukkan NPWP?” untuk keterangan lebih lanjut).


PPN dikenakan atas apa saja?

Pada umumnya PPN dikenakan atas semua penyediaan barang dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh Zoom kepada pelanggan di Indonesia.

Bagaimana cara Zoom menentukan pelanggan yang dikenakan PPN?

Zoom akan mengenakan PPN apabila alamat “Sold to” yang dicantumkan oleh Pelanggan berada di Indonesia. Informasi ini kemudian akan di-referensi silang dengan data lainnya untuk memastikan bahwa alamat “Sold to” tersebut sudah akurat.

Apa itu Nomor Pokok Wajib Pajak?

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor unik 15-digit (XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX) yang diberikan oleh otoritas pajak di Indonesia saat pendaftaran usaha untuk keperluan PPN dan pajak lainnya. NPWP pada umumnya dapat dilihat pada Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh otoritas pajak di Indonesia.


Mengapa saya menerima email pemberitahuan meskipun saya tidak berada di Indonesia?

Untuk memastikan pemberitahuan yang lengkap dan menyeluruh kepada seluruh pelanggan yang mungkin terpengaruh, kami mengirimkan pemberitahuan kepada seluruh pelanggan dengan alamat “Bill To” ATAU “Sold To” di Indonesia.

Mengapa Zoom menagih PPN atas tagihan sejak 1 Oktober 2020?

Seperti banyak perusahaan yang memiliki kehadiran internasional yang terus meningkat, Zoom secara rutin mengevaluasi kewajibannya terkait pemungutan dan penyetoran pajak tidak langsung. Penerapan pajak pada usaha dengan kegiatan online merupakan area yang kompleks dan terus berkembang. Zoom terus meninjau perkembangan yang ada, berikut sifat dan tingkat aktivitas nya pada yurisdiksi yang berbeda, dan berdasarkan tinjauan rutin tersebut, akan mulai mengenakan pajak tidak langsung saat berlaku (dalam hal ini adalan PPN). Selanjutnya, Zoom di informasikan oleh Kantor Pajak di Indonesia bahwa Zoom harus memungut PPN atas penjualan atau pemberian jasa nya kepada pelangganya yang berada di Indonesia.

Apakah ada batas minimum pembelian sebelum PPN dikenakan?

Tidak ada. PPN dikenakan atas seluruh layanan Zoom di Indonesia.

Apakah ada pengecualian yang tersedia dan bagaimanakah cara pelanggan memberitahukan Zoom?

Saat ini tidak ada pengecualian yang tersedia di Indonesia. PPN akan dikenakan atas seluruh layanan Zoom di Indonesia.

Apakah ada pengecualian khusus untuk badan pemerintahan atau badan amal untuk tidak dikenakan PPN?

Saat ini tidak terdapat pengecualian khusus untuk badan pemerintahan dan badan amal di Indonesia.

Bagaimana cara saya memasukkan NPWP?

Apabila anda merupakan Pengusaha Kena Pajak, mohon mengikuti langkah di bawah ini untuk memasukkan NPWP Anda:

  1. Masuk ke Portal Zoom.
  2. Pada Pengelolaan Akun, pilih Penagihan.
  3. Pada Kontak Penagihan, pilih untuk memasukkan NPWP (muncul setelah kolom “Alamat Kontak Penagihan”).
  4. Masukkan NPWP anda dan simpan.

Mohon memberitahukan kami apabila terdapat perubahan pada status PKP anda.


Apakah terdapat kewajiban PPN bagi saya sebagai pelanggan?

Apabila anda merupakan PKP, anda mungkin berhak untuk mengkreditkan PPN yang ditagih oleh Zoom sebagai pajak masukan. Anda akan perlu mengevaluasi kredit pajak tersebut berdasarkan undang-undang dan peraturan PPN yang berlaku dan melaporkannya pada SPT PPN anda.

Bagaimana jika saya merupakan PKP namun lupa untuk memasukkan NPWP saya?

Berdasarkan peraturan yang berlaku, PPN yang ditagih oleh Zoom hanya akan bisa dikreditkan sebagai pajak masukan apabila pada faktur dicantumkan NPWP yang sah, nama lengkap yang terdaftar, dan alamat email yang terdaftar di DJP (opsional). Oleh sebab itu, mohon untuk segera memasukkan NPWP anda, dan hubungi kami melalui dalam 30 hari sejak tanggal diterbitkan faktur untuk meminta pembetulan faktur.